#TolakKenaikanBBM

Aksi massa melewati Taman Makam Pahlawan 

Pagi ini kami kembali berbaris, kembali turun kejalan dengan tuntutan yang sama, kembali mendengarkan suara megaphone di tangan kawan seperjuangan. Tolak Kenaikan BBM! Tuntutan yang seminggu ini terus di gaungkan oleh kawan mahasiswa yang masih perduli dampak kerakyat nantinya. Dampak yang telah dirasakan 2 minggu sebelum keputusan kenaikan BBM itu betul-betul disahkan oleh orang-orang berjas disana. Biaya bahan-bahan pokok sudah melonjak perlahan di pasaran. Silahkan bayangkan sendiri jika itu betul-betul naik. Sungguh memprihatinkan orang-orang diluar sana nntinya.

Kali ini banyak yang melakukan aksi yang serupa dijalanan. Ada yang melakukan pemblokiran jalan, teaterikal jalanan atau hanya sekedar menyampaikan orasi atas pernyataan sikap. Di Makassar sendiri, mungkin tak pernah absent menjadi sorotan media seminggu ini. dan puncaknya terjadi pada tanggal Kamis, (29/03) kemarin. Hampir sekitar 2000 mahasiswa dan gabungan organisasi yang lain bergabung memerahkan (Almamater merah=UNHAS) jalanan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari kejauhan luar biasa ramainya siang itu. Gerakan hari ini menjadi sebuah gerakan Sekretariat Bersama (SEKBER) Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan.

merdeka.com

Aksi hari ini ingin menyampaikan beberapa pesan kepada mereka para pejabat di Senayan sana:

1. Tolak kenaikan harga bahan bakar minyak
2. Pangkas anggaran negara yang tidak penting
3. Transparansi pendapatan negara dari sektor MiGas
4. Perbaiki tata kelola dari sektor MiGas

Aksi ini juga ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat pada umumnya:

Makassar tidak kasar!!!

Namun, pesan untuk masyarakat ini tidak terlalu tersampaikan karena kurangnya media yang ingin menyampaikannya. Tidak menjual mungkin menjadi alasan mengapa pemberitaan seperti ini tidak terlihat di media pemberitaan di kota ini.

Aksi hari ini hingga pukul 6 sore hari. Semua masih berjalan damai dan dengan peserta aksi yang ramai. Demonstrasi yang seperti inilah yang seharusnya merubah mindset masyarakat dan menjadi bukti bahwa demonstrasi tidak harus kasar atau anarkis. Demonstrasi adalah seni menyampaikan pendapat kepada masyarakat dan tidak membias kan pendapat itu nantinya dengan gerakan yang terkesan tidak perlu atau anarkistis. Anarkistis hanya mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pesan yang ingin disampaikan ke gerakan spontan kita.

Long march kembali ke Unhas dari Fly Over

Semoga pesan-pesan yang tidak dibahasakan oleh media-media itu mampu terwakili dengan postingan ini. #MakassarTidakKasar #TolakKenaikanBBM

"Aksi dan Masyarakat yang Apatis"

Terkadang saya heran dengan pendapat negatif orang-orang diluar sana yang tentang aksi demonstrasi. Mulai tentang "demonstrasi hanya bikin macet jalanan" sampai "demonstrasi tak ada gunanya". Sadarkah mereka yang mengeluh tersebut bahwa ini juga tentang mereka. Hak-hak atas mereka sebenarnya sedang diperjuangkan.

Saat ini isu kenaikan BBM sedang hangat dibahas. Rencananya pemerintah akan menaikkan tarif BBM bersubsidi menjadi Rp.6.000/ liter dari sebelumnya menjadi Rp.4.500/liter. Rencana pemerintah inilah yang kini sedang di tolak bagi mahasiswa pada umumnya yang mengakibatkan mereka harus melakukan aksi turun kejalan. Membentangkan spanduk dijalan, orasi, membaca puisi atau sekedar berdiri menjadi peserta aksi juga adalah bentuk pernyataan sikap atas penolakan kenaikan BBM pada tanggal 1 April besok.

Aksi unjuk rasa jalanan ini sebenarnya sudah diatur Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang salah satu pointnya membahas "Unjukrasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum." Menurut undang-undang ini tidak ada yang salah dari adanya aksi demonstrasi jalanan. Mungkin disini yang salah hanya pada penerapannya yang sedikit mengganggu jalannya aktifitas, misalnya memacetkan jalan.

Memacetkan jalan inilah menimbulkan keluhan yang seharusnya tak harus dikeluarkan bagi orang-orang yang sedang diperjuangkan haknya. Mereka terlalu mengedepankan akibat jangka pendek misalnya, "jika macet saya akan terlambat masuk kerja". Mengapa mereka tidak berpikir misalnya, "Aksi ini untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dan itu juga tentang saya". Mereka tidak berpikir tentang jangka panjang dan itulah mereka yang dikatakan kaum apatis. Seharusnya mereka lebih bersatu untuk menyuarakan penolakan ini. Bukan hanya menerima hasil dari penolakan.

Rakyat seharusnya menjadi sosok-sosok yang jauh lebih kritis dari mahasiswa karena mereka lah yang menyentuh kebijakan-kebijakan pemerintah. Rakyat pun seharusnya turut mengambil peran dalam sebuah perubahan kebijakan. Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok kecil diparlemen sana. Seharusnya mereka tidak hanya menjadi sosok yang apatis dan hanya pasrah pada perubahan waktu dan penentu waktu itu.

Semoga mereka sadar dan tidak hanya sekedar mengeluh dengan aksi ini.

Industri Politik

Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah Dialog Kebangsaan yang salah satu pembicaranya adalah salah satu wakil ketua DPR RI. Di dialog tersebut beliau sempat membahas tentang industri politik di Indonesia. Industri yang mencetak orang-orang yang awalnya bukanlah siapa-siapa dan ingin dijadikan sebagai wakil rakyat kelak.

Idealnya Untuk memasuki industri politik menurut beliau memiliki 4 syarat, yaitu:

1. Integritas, nilai – nilai yang kita percayai, kita yakini, kita perjuangan, kita pegang.
2. Populer, Ketika sosok kita mampu dikenali oleh orang banyak itu merupakan sebuah modal.
3. Kompetensi, pemilikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
4. Sumberdaya, lebih dibahasakan sebagai modal materi atau kekayaan.

4 syarat diatas menjadi syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mendaftar sebagai calon legislatif atau para pejabat tinggi menurut kaca mata ideal. Dilihat dari syarat-syarat diatas bisa dikatakan bahwa tidak ada yang mampu diwakili oleh kelompok masyarakat berekonomi rendah meskipun mereka memiliki kompetensi dan integritas karena mereka pasti akan terbentur pada syarat populer dan sumber daya. Tanpa sumber daya sudah pasti mereka bakalan sedikit mencetak Baliho, kalender, kaos dan media kampanye lainnya seperti yang bisa teman-teman temukan di kehidupan sehari-hari ini. Tanpa sumber daya pula populeritas tak dapat ditemukan.

Beda halnya ketika yang mereka punyai hanyalah sumber daya tanpa integritas, kompetensi dan populeritas. Hanya bermodalkan kekayaan mereka menyebar baliho dan poster-poster disepanjang jalan untuk menghasilkan populeritas. Kompetensi dan integritas dapat dihasilkan seiring sejalan pada saat mereka telah terpilih dilegislatif.

Beginikah bentuk pendidikan politik saat ini? Sebuah bentuk industri politik instan yang hanya menghasilkan pemimpin tanpa moral yang kurang baik karena hanya memikirkan modal kampanye mereka kemarin. Tidak heran jika korupsi di Indonesia memiliki posisi pertama di Asia Pasifik. Posisi pertama lembaga di Indonesia yang terkorup dapat ditemukan di bagian Kabupaten. Sesuatu yang sangat dekat dengan kita, Politik dan Korupsi.

http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/8220-pemkab-lembaga-terkorup-di-indonesia

http://www.gangsadar.com/2012/03/peringkat-daftar-10-negara-terkorup-di.html